BUKU
II
HUKUM
KEWARISAN
BAB
I
KETENTUAN
UMUM
Pasal
171
Yang
dimaksud dengan:
a.
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan
harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi
ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
b.
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal
berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan
harta peninggalan.
c.
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah
atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang
karena hukum untuk menjadi ahli waris.
d.
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e.
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
f.
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga
yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
g.
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
h.
Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,
biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
i.
Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.
BAB
II
AHLI
WARIS
Pasal
172
Ahli waris dipandang beragama Islam
apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau
kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa,
beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
Pasal
173
Seorang terhalang menjadi ahli waris
apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
dihukum karena:
a.
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para
pewaris;
b.
dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah
melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat.
Pasal
174
(1)
Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a.
Menurut hubungan darah:
-
golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman dan kakek.
-
golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari
nenek.
b.
Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
(2)
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak,
ayah, ibu, janda atau duda.
Pasal
175
(1)
Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a.
mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
b.
menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk
kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
c.
menyelesaikan wasiat pewaris;
d.
membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.
(2)
Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas
pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
BAB
III
BESARNYA
BAHAGIAN
Pasal
176
Anak perempuan bila hanya seorang ia
mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat
dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak
laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan.
Pasal
177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila
pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
*
Pasal
178
(1)
Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila
tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga
bagian.
(2)
Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda
bila bersama-sama dengan ayah.
Pasal
179
Duda mendapat separoh bagian, bila
pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda
mendapat seperempat bagian.
Pasal
180
Janda mendapat seperempat bagian bila
pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda
mendapat seperdelapan bagian.
Pasal
181
Bila seorang meninggal tanpa
meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu
masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih
maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
Pasal
182
Bila seorang meninggal tanpa
meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung
atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut
bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih,
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
Bila saudara perempuan tersebut
bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara
laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Pasal
183
Para ahli waris dapat bersepakat
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing
menyadari bagiannya.
Pasal
184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau
tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali
berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.
Pasal
185
(1)
Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya
dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
(2)
Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang diganti.
Pasal
186
Anak yang lahir di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak
ibunya.
Pasal
187
(1)
Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris
semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai
pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
a.
mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak
maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang
bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
b.
menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175
ayat (1) sub a, b, dan c.
(2)
Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang
harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
Pasal
188
Para ahli waris baik secara
bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris
yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris
yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.
Pasal
189
(1)
Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2
hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan
untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
(2)
Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di
antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan
tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara
membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Pasal
190
Bagi pewaris yang beristeri lebih dari
seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari
rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah
menjadi hak para ahli warisnya.
Pasal
191
Bila pewaris tidak meninggalkanahli
waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka
harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada
Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.
BAB
IV
AUL
DAN RAD
Pasal
192
Apabila dalam pembagian harta warisan
di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang
lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan
angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu
angka pembilang.
Pasal
193
Apabila dalam pembarian harta warisan
di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih
kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka
pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak
masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.
BAB
V
WASIAT
Pasal
194
(1)
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa
adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau
lembaga.
(2)
Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3)
Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru
dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
Pasal
195
(1)
Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis
dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
(2)
Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan
kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3)
Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
(4)
Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di
hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan
Notaris.
Pasal
196
Dalam wasiat baik secara tertulis
maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa
yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.
Pasal
197
(1)
Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
a.
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada
pewasiat;
b.
dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah
melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat;
c.
dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat
atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
d.
dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan
pewasiat.
(2)
Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
a.
tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum
meninggalnya pewasiat;
b.
mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
c.
mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau
menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
(3)
Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.
Pasal
198
Wasiat yang berupa hasil dari suatu
benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.
Pasal
199
(1)
Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum
menyatakanpersetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian
menarik kembali.
(2)
Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang
saksi atautertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte
Notaris bila wasiatterdahulu dibuat secara lisan.
(3)
Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara
tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
(4)
Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut
berdasarkan akte Notaris.
Pasal
200
Harta wasiat yang berupa barang tak
bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan
yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan
menerima harta yang tersisa.
Pasal
201
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari
harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya
dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.
Pasal
202
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai
kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat
menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.
Pasal
203
(1)
Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat
Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada
hubungannya.
(2)
Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat
yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.
Pasal
204
(1)
Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan
pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi
dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
(2)
Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan
harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan
selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana
ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
(3)
Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris
atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian
selanjutnya.
Pasal
205
Dalam waktu perang, para anggota
tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah
pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh,
dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan
dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal
206
Mereka yang berada dalam perjalanan
melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim
kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang
menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal
207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang
yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi
tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
Pasal
208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan
saksi-saksi pembuat akte tersebut.
Pasal
209
(1)
Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal
193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima
wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak
angkatnya.
(2)
Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
BAB
VI
HIBAH
Pasal
210
(1)
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya
paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang
lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
(2)
Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
Pasal
211
Hibah dari orang tua kepada anaknya
dapat diperhitungkan sebagai warisan.
Pasal
212
Hibah tidak dapat ditarik kembali,
kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
Pasal
213
Hibah yang diberikan pada saat pemberi
hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat
persetujuan dari ahli warisnya.
Pasal
214
Warga negara Indonesia yang berada di
negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan
Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan
ketentuan pasal-pasal ini.
Read more: Kompilasi Hukum Islam Buku II: HUKUM KEWARISAN - IslamWiki http://islamwiki.blogspot.com/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-ii-hukum.html#ixzz1pnsFVow2
Under Creative Commons License: Attribution
0 komentar:
Posting Komentar